Dua Sisi Peristiwa! Nicolas Maduro VS Saddam Hussein, Dulu Irak sekarang Venezuela

Nicolas Maduro Presiden Venezuela dan Saddam Hussein Presiden Irak

Dalam panggung politik internasional, sejarah sering kali berulang dengan pola yang serupa dan hampir sama. Selalu ada sebuah skenario klasik yang kerap dimainkan yang dijadikan dalil pembenarannya. 

Sebuah negara akan dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan atau ancaman global, sehingga kekuatan militer menjadi alat untuk digunakan dalam mengintervensi sebuah negara hingga negara tersebut menjadi luluh lantak, namun ketika debu-debu penyerangan mereda, ajaibnya alasan awal invasi seolah menguap begitu saja.

​Peristiwa besar kejatuhan Presiden Saddam Hussein di Irak dan tekanan politik Amerika terhadap Nicolas Maduro di Venezuela menjadi cermin retak yang memperlihatkan bagaimana "isu moral" sering kali menjadi tameng bagi kepentingan ekonomi yang jauh lebih pragmatis.

​Tahun 2003 akan selalu diingat sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah modern. Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W. Bush melancarkan invasi besar-besaran ke Irak dengan dalil tunggal yang tak berdasar yaitu mencari Senjata Pemusnah Massal.

​Publik internasional melalui pemberitaan subjektif yang terstruktur dan masif diyakinkan bahwa Saddam Hussein memiliki bom nuklir dan senjata kimia pemusnah massal yang siap diledakkan kapan saja. 

Narasi ini dibangun begitu masiv hingga Dewan Keamanan PBB menjadi saksi presentasi intelijen yang terlihat sangat meyakinkan. Hasilnya? Irak hancur lebur, infrastrukturnya rata dengan tanah, dan Saddam Hussein akhirnya ditangkap di sebuah lubang persembunyian bawah tanah.

​Namun, ada satu hal yang luput dan tidak diekspos dalam konferensi pers pasca-kemenangan, yaitu Barang bukti. Setelah bertahun-tahun pendudukan tentara amerika dan pencarian intensif oleh tim ahli internasional, tidak ada satu pun bom nuklir atau senjata pemusnah massal yang ditemukan. 

Tidak ada konferensi pers yang memamerkan hulu ledak nuklir yang disita. Yang tersisa hanyalah negara yang hancur, ribuan nyawa melayang, dan penguasaan atas cadangan minyak Irak yang beralih kepemilikan dan kendali.

​Pola yang serupa tampak berulang dalam beberapa hari terakhir terkait krisis di Venezuela. Presiden Nicolas Maduro dituduh secara terbuka oleh Amerika sebagai gembong perdagangan narkoba internasional (narco-terrorism). 

Tuduhan ini menjadi pembenaran moral untuk melakukan tekanan diplomatik dan militer yang luar biasa.

​Namun, perhatian para pengamat tertuju pada apa yang disampaikan dalam pernyataan resmi pemerintah AS baru-baru ini. 

Jika awal narasinya adalah "perang melawan narkoba" yang dihembuskan begitu kencang, kemudian tetiba narasi tersebut mendadak redup saat aksi penangkapan Nicolas Maduro dilakukan.

​Dalam press rilis resmi terbaru, fokus narasi justru bergeser secara signifikan. Buka lagi membahas detail penyitaan barang bukti narkotika atau jalur distribusi yang diputus, akan tetapi justru narasi tentang pengelolaan dan penjualan sumber minyak bumi Venezuela. "Ini bukan lagi tentang moralitas atau hukum internasional, melainkan tentang siapa yang berhak memutar keran minyak di Caracas." Ujar Trump saat press rilis.

​Ada benang merah yang sangat jelas terlihat antara kasus Irak dan Venezuela, bahwa keduanya memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia.

​Ketika sebuah negara memiliki kekayaan alam yang begitu besar namun tidak sejalan dengan kepentingan hegemoni elit global, isu-isu seperti "Senjata Nuklir" atau "Kartel Narkoba" akan digunakan sebagai tiket masuk yang sah secara politik untuk melakukan intervensi.

​Belajar dari sejarah yang selalu berulang bahwa dalam geopolitik, kata-kata bernada tuduhan menjadi alat propaganda, diulang-ulang dan ditayangkan secara masiv, sehingga akan dianggap seolah benar. 

Bom nuklir atau senjata pemusnah massal di Irak adalah "hantu" yang digunakan untuk meruntuhkan sebuah rezim Saddam  Hussein, sementara tuduhan kartel narkoba di Venezuela dijadikan tiket masuk untuk mengamankan stabilitas pasokan minyak mentah di bawah kendali elit global.

​Saat konferensi pers berakhir tanpa menunjukkan bukti kejahatan yang dituduhkan, publik dunia mulai menyadari bahwa target sebenarnya bukanlah senjata atau obat-obatan terlarang, melainkan kendali penguasaan atas sumber daya yang terkandung di sebuah negara.